DPD, Lembaga Tanpa Pekerjaan

DPD

 

DPD, Lembaga Tanpa Pekerjaan

Sudah hampir dua periode pemilu usia Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) saat ini, lembaga yang lahir dari hasil amandemen UUD 1945. Keberadaan DPD tak lepas dari otonomi daerah dan mandegnya pembangunan yang diduga karena aspirasi daerah tidak cukup diserap oleh DPR dan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, fungsi dan wewenang DPD diatur supaya bisa mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah. Selain juga terkait RUU pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Namun, apakah setelah hampir 10 tahun keberadaanya, peran itu berjalan dengan baik? Hampir semua lembaga negara yang dibentuk pada era Reformasi, hingga kini belum ada evaluasi. Banyak di antara lembaga tersebut tidak memiliki peran dan fungsi yang jelas, padahal menghabiskan uang negara dalam jumlah besar, tidak saja menggaji pegawai, tetapi juga menyeleksi anggota komisionernya.
“DPD itu lembaga paling boros. Anggotanya banyak. Tidak ada yang mereka kerjakan. Di dalamnya banyak pensiunan dan pencari kerja. Bubarkan saja lembaga itu,” tegas Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Perlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang di Jakarta beberapa waktu lalu.
Tanpa Pertanggungjawaban
Sebanyak 132 anggota DPD saat ini menikmati fasilitas sama dengan DPR yang dipilih rakyat melalui pemilu. Namun, berbeda dengan DPR yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban kinerja melalui partai politik, DPD tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban kinerja sama sekali.
“Mereka bisa saja duduk diam di DPD. Datang absen. Tidak perlu kunjungi konstituen. Siapa yang bisa paksa mereka?” kata Sebastian.
Sumbangsih DPD dalam penyusunan RUU terkait tugas dan wewenangnya juga masih sangat lemah. Alasan klasik adalah kewenangan yang terbatas. Oleh karena itu, pada periode 2004-2009, sebagian besar waktu DPD habis tercurah untuk menggagas amandemen ke-5 UUD 1945, meminta perluasan kewenangan, agar tidak jomplang dengan DPR. Namun, upaya itu gagal total. Sebagian fraksi di MPR, yang berasal dari partai politik, menolak gagasan DPD tersebut dengan berbagai pertimbangan. Syarat mengusulkan amandemen, minimal 2/3 jumlah anggota MPR gagal total.
Pada periode 2009-2014, wacana mengamandemen UUD 1945 demi perluasan wewenang DPD praktis tak terdengar lagi. Makin tak terlihat apa peran lembaga yang mewakili lembah, ngarai, sungai, gunung, dan berbagai keanakaragaman lain yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. DPD diam berhadapan dengan berbagai persoalan di daerah.
Terikan daerah soal kelangkaan BBM, penolakan kenaikan harga BBM, meningkatnya pengangguran dan sebagainya, tak direspons oleh DPD.
Ketua DPD, Irman Gusman mengakui, DPD tidak akan bisa menghasilkan produk sebagaimana dikerjakan DPR. Namun, dengan tegas Irman membantah kalau DPD tidak bekerja. Kalau diukur dari kualitas kerja sesuai dengan kewenangan, belum tentu kerja DPR lebih baik dari DPD.
Seorang anggota DPD kepada SH, Jumat (22/6) lalu mengatakan kinerja DPD terlalu banyak dikendalikan pemimpinnya. Menurutnya, jika pemimpinnya artikulatif dan komunikatif, peran DPD bisa terlihat ke publik. Namun, dengan kondisi pemimpin DPD yang tidak komunikatif satu dengan yang lain, sulit bagi DPD bersuara secara kelembagaan.
“Pemimpin DPD sekarang malah bertolak belakang satu dengan yang lain. Tidak terlalu cocok. Satu dengan gaya aktivis, satu lagi pengusaha. Yang lainnya, kita tidak tahu maunya,” katanya.
Andaikan pemimpin DPD mampu merangkul semua kekuatan yang ada di DPD, sangat mungkin DPD bekerja beyond the duty.
Cukup baik?
Namun, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, tidak mudah membubarkan lembaga yang keberadaannya diatur UUD. Menurutnya, peran DPD saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Banyak aspirasi dari daerah sampai ke pemerintah pusat karena peran DPD.
“Mungkin cara DPD mengartikulasikan perannya ke publik yang masih kurang. Namun, itu tergantung DPD,” kata Lukman.
Gagasan mengevaluasi DPD tentu sah-sah saja. Seperti juga halnya lembaga-lembaga lain yang dasar pembentukannya melalui UU. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai kinerja lembaga negara seperti itu. Hanya saja, kata Lukman, banyak UU yang dibahas DPR karena ada usulan dari DPD.
Ia mengakui UUD 1945 masih membatasi peran DPD dalam proses penyusunan UU. Namun, tidak berarti anggota DPD patah arang dalam memperjuangkan aspirasi daerah, sekalipun selalu dikritik masyarakat dalam menjalankan tugasnya.
Namun, hanya dengan kritikan yang terus-menerus kinerja DPR akan lebih baik ke depan. Jika masukan dari DPD tidak banyak digunakan DPR, tentu karena DPR memiliki pertimbangan, baik politik maupun karena pemahaman yang berbeda terhadap masalah yang diusulkan.

Komentar ditutup.