JIKA POLWAN DI NEGERI KITA BERJILBAB SAAT BERDINAS, BAGAIMANA PENDAPAT ANDA? By :Hasburahman Amir

 

polwan-berjilbab- 130605011518-884

JIKA POLWAN DI NEGERI KITA BERJILBAB SAAT BERDINAS, BAGAIMANA PENDAPAT ANDA?

Beberapa tahun lalu, para muslimah yang berkarier sebagai polisi wanita (Polwan) di Hungaria meneteskan airmata kebahagiaan. Mereka terharu atas keputusan pemerintah negara setempat yang memperbolehkan anggota polwan untuk tetap memakai jilbab ketika bertugas. Bahkan kepolisian setempat pun telah merancang bahan dan warna kerudung agar tetap serasi ketika dikombinasikan dengan seragam polwan Hungaria. Hungaria yang berpenduduk mayoritas non-Muslim masih memperhatikan aspirasi polwan muslimah. Padahal polwan muslimah di negara tersebut masih tergolong minoritas.

Seperti dinyatakan mantan Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid, bahwa di Australia dan Selandia Baru, masyarakat bisa menyaksikan ada polwan berjilbab yang sibuk mengatur lalu lintas. Padahal sebagian besar penduduk kedua negara tsb adalah mayoritas beragama Nasrani. Demikian pula di Inggris, polwan berjilbab pun ada yang bertugas di satuan sabhara atau reskrim, tidak hanya ditempatkan di satuan lalu lintas saja, dan di Inggris, alasan Polwan diperbolehkan untuk berjilbab karena menghormati hak azasi manusia. Dan di Denmark mengizinkan muslimah berjilbab untuk mengikuti pendidikan militer. Begitu juga dengan Amerika Serikat (AS) yang di luar negeri dikenal gencar memerangi negara-negara muslim seperti Iraq dan Afghanistan, ternyata di dalam negerinya sendiri tidak melarang sejumlah tentara wanitanya memakai jilbab ketika bertugas.

NAH SEKARANG PERTANYAANNYA, BAGAIMANA DENGAN POLWAN di NEGERI YANG KITA CINTAI INI ?

Kepolisian Republik Indonesia mengevaluasi pengggunaan jilbab untuk polisi wanita (polwan) seiring pro-kontra dari masyarakat. Hingga saat ini, Polri belum memiliki aturan khusus untuk seragam Polwan berjilbab, kecuali di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dulu Polwan di Jawa Timur pernah diizinkan menggunakan hijab saat Polda Jawa Timur dipimpin Irjen Anton Bachrul Alam pada 20 Februari 2009 hingga 30 Oktober 2009, tetapi setelah itu izin penggunaan hijab surut kembali.

Cukup banyak anggota Korps Polisi Wanita (Polwan) di Tanah Air, khususnya di lingkup Polda Jawa Tengah yang ingin berseragam sambil memakai hijab. ”Sudah lebih dari tiga tahun hati nurani saya menjerit karena sepulang dari menunaikan ibadah haji, saya berkeinginan besar mengenakan seragam Polri dengan berhijab,” kata seorang perwira Polwan yang pernah bertugas di jajaran Polda Jawa Tengah kepada Ustaz Wahfiudin baru-baru ini.

Ustaz Wahfiudin mengungkapkan, banyak sekali Polwan yang mencurahkan hatinya ingin memperoleh izin memakai hijab. Bahkan, para Polwan yang bertugas di Polda Jawa Tengah sudah pernah membuat surat kepada Kapolri agar mendapat izin berseragam Polri sambil memakai hijab, tapi tidak dikabulkan. Menurut pengakuan perwira Polwan itu kepada Ustaz Wahfiudin, sebagaimana diberitakan The Globe Jounal, ada niatan perwira Polwan tersebut mengajukan pensiun dini jika tidak diizinkan berhijab, Allahu akbar !

”Jeritan hati perwira Polwan tersebut juga telah disampaikan ke MUI, para ulama, dan DPR RI,” kata Ustadz Wahfiudin.

“Kebebasan beragama menjadi hak warga Negara termasuk polwan. Jangan dibatasi, harus diubah, buat aturan untuk berjilbab,” ujar Taslim Chaniago dari Fraksi PAN.

Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KH Didin Hafidhuddin mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar memberikan dukungan penuh terhadap Polisi Wanita (POLWAN) dapat berjilbab dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

“Saya mendengar bahwa sudah ada pertemuan antara Kapolri dan DPR bahwa polwan akan di ijinkan untuk berjilbab”, Ungkapnya saat bertemu ROL, Kamis (18/6) di Jakarta. Ia menambahkan, bahwa ini merupakan suatu kemajuan besar dalam penyelesaian masalah tersebut.

Belum lama ini desakan agar dibolehkannya hak Polwan Muslim menggunakan jilbab terus bergulir. Sejumlah Ormas Islam, termasuk 12 Ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) sebelumnya telah meminta kepolIsian segera membuat aturan agar Polwan berjilbab.

Ketua IKADI (Ikatan Dai Indonesia ) pusat Prof. Dr. Achmad Satori Ismail juga menilai bahwa apabila larangan berjilbab itu muncul dari pimpinan institusi atau tempat bekerja para muslimah, maka pimpinan tersebut yang akan menanggung dosa-dosa bagi muslimah yang ingin berjilbab, Nauzubillah minzalik ….

(Senin, ta’lim menjelang azand subuh. 1.7.13 )

Iklan

Komentar ditutup.